Kemenperin: Subsidi dan Kebijakan Insentif Tumbuhkan Penjualan BEV

Sahabat.com - Program bantuan pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) kendaraan roda dua dan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) kendaraan roda empat memberikan dampak positif terhadap penjualan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV).

"Untuk Program PPN DTP roda empat terbukti memberikan dampak positif terhadap penjualan kendaraan BEV, dapat dibuktikan dengan penjualan pada kuartal 2 sejumlah 4.628 meningkat sebesar 176 persen dibandingkan kuartal pertama sebelum insentif. Begitu pula penjualan kuartal 3 sebesar 4,257 unit meningkat sebesar 154 persen jika dibandingkan dengan kuartal pertama sebelum insentif," ujar Direktur Industri Logam Kemenperin Liliek Widodo saat membacakan pemaparan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sebuah diskusi daring bertajuk "Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia" di Jakarta, Selasa.

Di dalam paparannya, Menperin Agus mengungkapkan bahwa untuk mendorong percepatan mobil listrik, pemerintah telah menerbitkan dua program terbaru yaitu bantuan untuk pembelian kendaraan roda dua KBLBB senilai Rp7 juta dan program PPN ditanggung pemerintah roda empat atau lebih sebesar 10 persen pemotongan pajak.

"Program bantuan KBLBB roda dua telah disalurkan sebesar 12.350 unit. Penjualan ini meningkat sebesar 9.900 unit atau 41,3 persen sejak diberlakukan Permenperin No.21/2023 tentang Perubahan Persyaratan pada program tadi," papar Liliek.

Kemenperin mencatat bahwa saat ini perusahaan kendaraan listrik yang ada di Indonesia berjumlah 5 perusahaan untuk bus listrik berkapasitas 2.480 unit per tahun, sebanyak 4 perusahaan mobil listrik berkapasitas 37 ribu unit per tahun, dan sebanyak 53 perusahaan motor listrik roda dua dan tiga berkapasitas 1.451 juta unit per tahun.

"Kami berupaya mendorong dan meningkatkan pemakaian kendaraan listrik berbasis baterai di dalam negeri. Investasi untuk KBLBB juga terus dipercepat sehingga akan tumbuh industri baterai listrik dalam negeri yang akan memanfaatkan sumber daya alam nikel besar dengan berbagai produk mineral lainnya. Hal ini untuk mendapatkan nilai tambah yang memadai dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan negara," kata Liliek.

Menteri Perindustrian di dalam paparannya juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki cadangan nikel besar yaitu 21 juta ton atau 30 persen dari cadangan dunia. Hal ini membuat negara berpotensi sebagai pemain strategis dalam industri baterai lithium di dunia karena diperkirakan hingga 2030 kebutuhan nikel untuk material baterai pada kendaraan listrik akan terus meningkat.(Ant)